Tidak lolos caleg jadi calon menteri

SENAYAN –Sejumlah nama calon menteri mengejutkan masyarakat bahkan kalangan pengamat. Selain sebagian besar berusia lanjut beberapa diantaranya telah ‘ditolak’ menjadi wakil rakyat dalam pemilu calon legislati (caleg) 2009 baru lalu.

Dari nama-nama calon menteri yang gagal menjadi anggota legislatif paling popular adalah nama Agung Laksono. Mantan Ketua DPR RI itu saat Pemilu 2009 kalah saat bersaing di daerah pemilihan (Dapil) DKI I (Jakarta Timur). Akibatnya, sekalipun sudah berjuang habis-habisan di dapilnya selama kampanye Agung yang merupakan calon anggota DPR nomor 1 dari Partai Golkar tak lolos sebagai anggota DPR.

Demikian pula nama Helmy Faisal Zaini. Pada Pemilu 2009 lalu, mantan serkretaris FKB DPR periode 2004-2009 ini kalah dari lawan-lawannya di Dapil Jabar IX. Ini berarti rakyat tidak memilihnya untuk menjadi wakilnya pada periode berikutnya sekalipun berada di nomor urut 1 dari caleg PKB. Helmy dikalahkan Nurhasal Zaidi (PKS), Primus Yustisio (PAN) Eldie Suwandi (Golkar), Endang Sukendar (PPP), Maruarar Sirait (PDIP) dan Linda Megawati (Demokrat).

Patrialis Akbar, politisi dari PAN adalah satu lagi nama yang gagal menjadi wakil rakyat pada Pemilu 2009. Bedanya Patrialis dalam Pemilu 2009 lalu tidak menjadi calon DPR melainkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan Sumatera Barat yang memilih empat wakilnya di luar nama Patrialis.

Nama-nama itu pada hari pertama dan kedua fit and proper test calon menteri sudah memenuhi panggili dan datang ke rumah pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor. Dari ketiganya tidak ada yang menyebutkan posisi menteri apa yang akan dijabat. Tapi berdasarkan pembicaraan dengan SBY, Agung Laksono kemungkinan akan menggantikan posisi Aburizal Bakrie sebagai Menko Kesra, Helmy Faisal Zainie menggantikan Lukman Edi sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Patrialis Akbar menggantikan Andi Mattalatta sebagai Menteri Hukum dan HAM.

MENGECEWAKAN

Sementara itu, Marhadi, warga Pondok Rangon berharap mantan Ketua DPR Agung Laksono memberi perhatian besar kepada rakyat ketika nanti benar-benar menjadi menteri. Apalagi urusan yang menjadi tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan saat dia berjuang jadi anggota DPR.

“Kita sih khawatir, karena ini urusan rakyat se-Indonesia, bukan hanya sebatas Pondok Rangon, Jakarta Timur atau Jakarta tetapi seluruh Indonesia,” katanya. “Kalau hanya mengurus masyarakat atas saja atau berjuangnya hanya seperti saat pemilu kemarin kita ya kahwatir.

Pengamat Politik UI Boni Hargens menilai, orang-orang yang dipilih SBY menjadi menteri semata-mata hanya upayanya untuk menjaga stabilitas lima tahun pemerintahannya. “Stabilitas memang penting tapi jangan hanya berfikir untuk kepentingan pemerintahan sendiri,” katanya.

Boni juga menilai pemilihan Agung Laksono sebagai Menko Kesra mempunyai resiko tinggi. Karena bidang ini paling banyak mengurusi dan bersentuhan langsung dengan rakyat. “Dia saja tidak dipercaya rakyat di daerahnya sendiri ketika mencalonkan diri menjadi anggota legislative,” katanya “Padahal dia itu tinggal di Jakarta Timur juga, tapi anehnya kok SBY bisa percaya.”

Demikian pula Helmy Faisal yang akan menjadi menteri PDT. Dia mengatakan saat pileg Helmy tidak dipilih rakyat menjadi anggota DPR. “Lha PDT itu khan urusan kesemimbangan terutama soal pembangunan, kalau dia saja tidak dipercaya rakyatnya itu artiya dia juga tidak bisa berbuat apalagi membangun di daerahnya,” katanya.

Pengamat lainnya Arbi Sanit juga menilai bahwa nama-nama yang dipanggil SBY semakin menunjukkan gaya kepemimpinan SBY mirip dengan gaya orde baru. Padahal sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat gaya kepemimpinan SBY terutama dalam menyusun kabinetnya tidak perlu mengikuti kemauan parpol.

“Kenyataannya yang dipanggil mengecewakan karena terlalu mengakomodasi orang partai dan tanpa melihat kapabilitas, kredibilitas dan kemampuannya,” katanya.

Karena itu, katanya, disayangkan kalau SBY yang dipilih secara langsung memilih menterinya tidak sesuai harapan rakyat. “Yah sama saja, mau dipilih langsung atau tidak, rakyat sama-sama dibodohi,” ucapnya.

Analis politik dari Charta Politika, Yunarto Widjaya mengatakan SBY hendaknya mempertimbangkan kebutuhan bangsa dengan menteri-menteri yang profesional membantunya.Karena itu mestinya dalam penyusunan kabinet tidak terlalu perduli protes parpol. “Diperlukan ketegasan dari SBY untuk melakukan ini dan juga kebesaran hati dari parpol itu sendiri,” tegasnya.

Namun, orang-orang yang disebutkan di atas belum ada komentar seputar kegalauan pengamat dan warga. (untung/sir)


sumber : Poskota.com